Cari Peraturan

e-Rekon

Aplikasi Simido

Prosedur baru Pengesahan SKPP PDF Print E-mail
Written by Administrator   

Menunjuk surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5414/PB/2016 tanggal 1 Juli 2016 hal Perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dan Penerbitan Gaji Induk pada KPPN, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Untuk mencegah terjadinya dobel bayar pembayaran Gaji Induk, telah disusun perubahan SOP Pengesahan SKPP Pegawai Pindah, Pensiun Pegawai Janda/Duda/Anak dan Pegawai Diberhentikan Tidak Mendapat Hak Pensiun Melalui Aplikasi pada KPPN.
  2. Dokumen Pengesahan SKPP yang diajukan oleh satker kepada KPPN disampaikan melalui petugas pada Subbag Umum, terdiri dari:
    1. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dalam rangkap 5 (lima) untuk PNS pindah, rangkap 6 (enam) untuk PNS pensiun/meninggal, dan rangkap 4 (empat) untuk TNI/POLRI pindah/diberhentikan.
    2. Surat Permintaan Penonaktifan Site Bank Supplier sesuai Lampiran XI Per-58/PB/2013;
    3. Copy Surat Keputusan (SK) Pindah/Pensiun.
    4. Ketentuan ini berlaku mulai tanggal surat ini

Terdapat hal baru dalam prosedur pengesahan SKPP, yaitu satker harus melampirkan Surat Permintaan Penonaktifan Site Bank Supplier sesuai dengan Per-58/PB/2013. Hal tersebut adalah sebagai tindakan pencegahan terjadinya dobel bayar gaji pegawai yang bersangkutan. Nantinya, site bank pada KPPN asal akan nonaktif setelah pengesahan SKPP oleh KPPN asal, dan akan kembali diaktifkan di KPPN tujuan.

Dalam menyampaikan SPM Gaji baik induk maupun susulan/kekurangan, jika terdapat pegawai yang mutasi (pindah/meninggal) harap menambahkan lampiran SKPP yang bersangkutan pada SPM tersebut.

Demikian pemberitahuan dari kami. Terima Kasih.

Last Updated on Monday, 01 August 2016 04:47
 

Survey IKM




Powered by Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.


SELAMAT DATANG

DI

ZONA INTEGRITAS

MENUJU WBK DAN WBBM KPPN PADANG