Cari Peraturan

e-Rekon

Aplikasi Simido

Batas Waktu Penyampaian Tagihan oleh Satker ke KPPN PDF Print E-mail
Written by Administrator   

Menunjuk surat Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat No S-817/WPB.03/2016 hal Batas Waktu Penyampaian Tagihan oleh Satuan Kerja ke KPPN, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ketentuan mengenai batas waktu penyelesaian hak tagihan kepada Negara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
  2. Selanjutnya PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran atas Pelaksanaan APBN mengatur batas waktu penyelesaian tagihan khususnya dengan mekanisme SPM-LS kepada KPPN yaitu selambat-lambatnya 17 (tujuh belas) hari kerja sejak timbulnya hak tagih Pihak Ketiga yang dibuktikan dengan tanggal pada Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokomen yang dipersamakan.
  3. Dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran, dengan ini diberitahukan kepada Satuan Kerja Mitra KPPN Padang bahwa setiap keterlambatan penyelesaian tagihan SPM-LS ke KPPN sebagaimana angka 2 di atas harus terlebih dahulu mendapatkan dispensasi dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat.

Demikian disampaikan untuk dipedomani, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Surat Kepala KPPN No S-846/ WPB.03/KP.010/2016 dapat diunduh di sini.

 

Survey IKM




Powered by Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.


SELAMAT DATANG

DI

ZONA INTEGRITAS

MENUJU WBK DAN WBBM KPPN PADANG