Cari Peraturan

Batas Waktu Penyampaian Tagihan oleh Satker ke KPPN PDF Print E-mail
Written by Administrator   

Menunjuk surat Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat No S-817/WPB.03/2016 hal Batas Waktu Penyampaian Tagihan oleh Satuan Kerja ke KPPN, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ketentuan mengenai batas waktu penyelesaian hak tagihan kepada Negara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
  2. Selanjutnya PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran atas Pelaksanaan APBN mengatur batas waktu penyelesaian tagihan khususnya dengan mekanisme SPM-LS kepada KPPN yaitu selambat-lambatnya 17 (tujuh belas) hari kerja sejak timbulnya hak tagih Pihak Ketiga yang dibuktikan dengan tanggal pada Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokomen yang dipersamakan.
  3. Dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran, dengan ini diberitahukan kepada Satuan Kerja Mitra KPPN Padang bahwa setiap keterlambatan penyelesaian tagihan SPM-LS ke KPPN sebagaimana angka 2 di atas harus terlebih dahulu mendapatkan dispensasi dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat.

Demikian disampaikan untuk dipedomani, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Surat Kepala KPPN No S-846/ WPB.03/KP.010/2016 dapat diunduh di sini.

 
Penyelesaian Retur PDF Print E-mail
Written by Administrator   

Dalam pengertiannya, menurut Per-30/pb/2014 yang dimaksud Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan APBN dari Bank/Kantor Pos Penerima Kepada Bank/Kantor Pos Pengirim.
Apa bedanya antara Penolakan SPM oleh KPPN dengan Retur SP2D karena Uangnya sama-sama tidak cair?
Penolakan SPM oleh KPPN terjadi sebelum tagihan disetujui oleh KPPN yang artinya uang yang ditagihkan tersebut belum menjadi hak pihak ketiga.
Sedangkan Retur SP2D terjadi setelah tagihan disetujui KPPN (telah diterbitkan SP2D) namun tagihan tersebut tertolak oleh Bank/Kantor Pos pembayar karena data supplier pada SPAN salah.
Mengingat tagihan yang diretur tersebut adalah hak pihak ketiga yang sudah keluar dari kas negara dan tertampung di rekening retur, maka retur harus dilakukan dengan segera.

Berikut adalah dokumen yang harus diserahkan KPA Satker kepada KPPN untuk menyelesaikan retur sesuai dengan Per-30/pb/2014:

1. Surat Ralat/Perbaikan Rekening (Lampiran III); SPTJM (Lampiran IV); Rekening Koran; SPM Dummy+ADK SPM yg telah diperbaiki data suppliernya.

  • Jika data supplier yang salah dan mengakibatkan retur adalah data NOMOR REKENING dan/atau NAMA BANK.
  • Jika data supplier belum terdaftar di SPAN.

2. Surat Ralat/Perbaikan Rekening (Lampiran III); SPTJM (Lampiran IV); Rekening Koran; Surat Permintaan Perubahan Data Supllier sesuai Lampiran V Per-30/pb/2014.

  • Jika data supplier yang salah dan mengakibatkan retur adalah SELAIN data NOMOR REKENING dan/atau NAMA BANK.

3. Surat Ralat/Perbaikan Rekening (Lampiran III); SPTJM (Lampiran IV); Rekening Koran; Pernaytaan Dari Bank bahwa Rekening sudah aktif.

  • Jika data rekening supplier tidak aktif/pasif/dormant

 

Semoga bermanfaat.

Last Updated on Friday, 10 June 2016 11:13
 
Update Aplikasi SAS 16.0.5 (THR) PDF Print E-mail
Written by Administrator   

PENGUNUMAN

UPDATE SAS VERSI 16.0.5 UNTUK SPM THR TAHUN 2016

Satuan Kerja harus meng-update Aplikasi SAS Versi 16.0.5 untuk pengajuan SPM ke KPPN Padang terhitung mulai Hari Kamis Tanggal 23 Juni 2016

Aplikasi dapat diunduh di www.djpbn.kemenkeu.go.id atau di Komputer mandiri KPPN Padang

 
KPPN Padang Selenggarakan Bimtek e-Rekon PDF Print E-mail
Written by Administrator   

Surat undangan Bimbingan Tekins dan Troubleshooting Aplikasi e-rekon LK untuk pelaksanaan rekonsiliasi bulan Januari s.d. Mei 2016

DAFTAR BATCH I S.D. IV

Last Updated on Tuesday, 21 June 2016 11:38
 
DJP Berduka PDF Print E-mail
Written by Administrator   

 
« StartPrev1234NextEnd »

Page 1 of 4


Powered by Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.