Cari Peraturan

Penyelesaian Retur PDF Print E-mail
Written by Administrator   

Dalam pengertiannya, menurut Per-30/pb/2014 yang dimaksud Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan APBN dari Bank/Kantor Pos Penerima Kepada Bank/Kantor Pos Pengirim.
Apa bedanya antara Penolakan SPM oleh KPPN dengan Retur SP2D karena Uangnya sama-sama tidak cair?
Penolakan SPM oleh KPPN terjadi sebelum tagihan disetujui oleh KPPN yang artinya uang yang ditagihkan tersebut belum menjadi hak pihak ketiga.
Sedangkan Retur SP2D terjadi setelah tagihan disetujui KPPN (telah diterbitkan SP2D) namun tagihan tersebut tertolak oleh Bank/Kantor Pos pembayar karena data supplier pada SPAN salah.
Mengingat tagihan yang diretur tersebut adalah hak pihak ketiga yang sudah keluar dari kas negara dan tertampung di rekening retur, maka retur harus dilakukan dengan segera.

Berikut adalah dokumen yang harus diserahkan KPA Satker kepada KPPN untuk menyelesaikan retur sesuai dengan Per-30/pb/2014:

1. Surat Ralat/Perbaikan Rekening (Lampiran III); SPTJM (Lampiran IV); Rekening Koran; SPM Dummy+ADK SPM yg telah diperbaiki data suppliernya.

  • Jika data supplier yang salah dan mengakibatkan retur adalah data NOMOR REKENING dan/atau NAMA BANK.
  • Jika data supplier belum terdaftar di SPAN.

2. Surat Ralat/Perbaikan Rekening (Lampiran III); SPTJM (Lampiran IV); Rekening Koran; Surat Permintaan Perubahan Data Supllier sesuai Lampiran V Per-30/pb/2014.

  • Jika data supplier yang salah dan mengakibatkan retur adalah SELAIN data NOMOR REKENING dan/atau NAMA BANK.

3. Surat Ralat/Perbaikan Rekening (Lampiran III); SPTJM (Lampiran IV); Rekening Koran; Pernaytaan Dari Bank bahwa Rekening sudah aktif.

  • Jika data rekening supplier tidak aktif/pasif/dormant

 

Semoga bermanfaat.

Last Updated on Friday, 10 June 2016 11:13
 
KPPN Padang Selenggarakan Bimtek e-Rekon PDF Print E-mail
Written by Administrator   

Surat undangan Bimbingan Tekins dan Troubleshooting Aplikasi e-rekon LK untuk pelaksanaan rekonsiliasi bulan Januari s.d. Mei 2016

DAFTAR BATCH I S.D. IV

Last Updated on Tuesday, 21 June 2016 11:38
 
Prosedur baru Pengesahan SKPP PDF Print E-mail
Written by Administrator   

Menunjuk surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5414/PB/2016 tanggal 1 Juli 2016 hal Perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dan Penerbitan Gaji Induk pada KPPN, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Untuk mencegah terjadinya dobel bayar pembayaran Gaji Induk, telah disusun perubahan SOP Pengesahan SKPP Pegawai Pindah, Pensiun Pegawai Janda/Duda/Anak dan Pegawai Diberhentikan Tidak Mendapat Hak Pensiun Melalui Aplikasi pada KPPN.
  2. Dokumen Pengesahan SKPP yang diajukan oleh satker kepada KPPN disampaikan melalui petugas pada Subbag Umum, terdiri dari:
    1. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dalam rangkap 5 (lima) untuk PNS pindah, rangkap 6 (enam) untuk PNS pensiun/meninggal, dan rangkap 4 (empat) untuk TNI/POLRI pindah/diberhentikan.
    2. Surat Permintaan Penonaktifan Site Bank Supplier sesuai Lampiran XI Per-58/PB/2013;
    3. Copy Surat Keputusan (SK) Pindah/Pensiun.
    4. Ketentuan ini berlaku mulai tanggal surat ini

Terdapat hal baru dalam prosedur pengesahan SKPP, yaitu satker harus melampirkan Surat Permintaan Penonaktifan Site Bank Supplier sesuai dengan Per-58/PB/2013. Hal tersebut adalah sebagai tindakan pencegahan terjadinya dobel bayar gaji pegawai yang bersangkutan. Nantinya, site bank pada KPPN asal akan nonaktif setelah pengesahan SKPP oleh KPPN asal, dan akan kembali diaktifkan di KPPN tujuan.

Dalam menyampaikan SPM Gaji baik induk maupun susulan/kekurangan, jika terdapat pegawai yang mutasi (pindah/meninggal) harap menambahkan lampiran SKPP yang bersangkutan pada SPM tersebut.

Demikian pemberitahuan dari kami. Terima Kasih.

Last Updated on Monday, 01 August 2016 11:47
 
Update Aplikasi SAS 16.0.5 (THR) PDF Print E-mail
Written by Administrator   

PENGUNUMAN

UPDATE SAS VERSI 16.0.5 UNTUK SPM THR TAHUN 2016

Satuan Kerja harus meng-update Aplikasi SAS Versi 16.0.5 untuk pengajuan SPM ke KPPN Padang terhitung mulai Hari Kamis Tanggal 23 Juni 2016

Aplikasi dapat diunduh di www.djpbn.kemenkeu.go.id atau di Komputer mandiri KPPN Padang

 
Undangan Sosialiasi dan Bimtek tentang PPNPN dan Aplikasi SAS PDF Print E-mail
Written by Administrator   

Dalam rangka implementasi Perdirjen Perbendaharaan No: PER-31/PB/2016 tanggal 29 April 2016 tentang tata cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan Surat Direktur Sistem Informasi Teknologi Perbendaharaan No: S-6197/PB.8/2016 tanggal 3 Agustus 2016 hal Pemberitahuan Pengisian Modul Capaian Output pada Aplikasi SAS telah diluncurkan update Aplikasi SAS versi 16.06.

Mengingat pentingnya materi yang akan disampaikan, diharapkan masing-masing Satker mitra kerja KPPN Padang menugaskan 1(satu) orang operator Aplikasi SAS untuk mengikuti acara dimaksud yang dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal  : Senin s.d. Rabu / 22-24 Agustus 2016

Pukul              : 08:00 WIB sampai selesai

Tempat           : Aula Lt. II KPPN Padang, Jl Perintis Kemerdekaan No 79 Padang

 

Adapun undangan dan susunan acara dapat di download di sini

https://drive.google.com/open?id=0B_h50BTod81YX01mNms3T2t6TUk

 
« StartPrev1234NextEnd »

Page 1 of 4


Powered by Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.