Cari Peraturan

GKM Penatausahaan Jaminan Uang Muka PDF Print E-mail
Written by rudhoino   

Padang, 11 September 2013

 

 

_

 

Pada GKM minggu sebelumnya (4/9), para pegawai membahas materi tentang disiplin kepegawaian yaitu pemotongan TKPKN dan Kepala KPPN Padang, Bapak Subur Bahariyanto memberikan penghargaan kepada dua pegawai teladan di KPPN Padang, GKM minggu ini (11/9) mengambil tema Penatausahaan Jaminan Uang Muka Pekerjaan Satker.

Terbitnya Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor:Per-19/PB/2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pengembalian Uang Muka atas Beban APBN sebenarnya menjadi tambahan tugas baru bagi KPPN. Dengan terbitnya peraturan ini KPPN berkewajiban menatausahakan surat Jaminan Uang Muka atas pekerjaan Satker karena Surat Jaminan Uang Muka merupakan dokumen kelengkapan atas pengajuan SPM Uang Muka. Hal ini tentunya perlu dilakukan penanganan khusus. Karena KPPN harus melakukan monitoring pengembalian uang muka, di mana aplikasi KPPN belum mendukung pengawasan pengembalian yang lebih mudah. KPPN juga harus melakukan monitoring untuk mengetahui Jaminan Uang Muka yang akan berakhir masa berlakunya.

 

Sebagai wujud pelaksanaan monitoring tersebut KPPN Padang telah menyampaikan pemberitahuan kepada Satker mitra kerja KPPN Padang dengan surat S-1549/WPB.03/KP.0121/2013 dan S-1568/WPB.03/KP.0121/2013 setelah sebelumnya KPPN Padang mengirimkan S-913/WPB.03/KP.0121/2013 kepada semua satker.

Dari Hasil GKM kali ini ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian  para pegawai KPPN Padang, khususnya petugas Front Offices loket SPM, di antaranya:

  1. SPM Uang  Muka harus dilampiri dengan Surat Asli Jaminan Uang Muka, Asli Surat Kuasa dari PPK dan Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka yang telah disahkan oleh PP SPM;
  2. Format dokumen-dokumen pada poin 1 harus mengikuti syarat-syarat jaminan uang muka dan format lampiran Per-19/PB/2013;
  3. Petugas Loket SPM harus memperhatikan perekaman termin pada kartu pengawasan (karwas) kontrak, di mana di dalamnya harus memperhitungkan pengembalian Uang muka sampai lunas, hal ini dilakukan pada saat menerima SPM uang muka dan SPM termin yang dalam kontrak tersebut terdapat uang muka.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan oleh satker, berkaitan dengan Pengajuan SPM Uang Muka, di antaranya:

  1. Satker berkewajiban melakukan pengujian atas kebenaran dan keaslian jaminan uang muka;
  2. Berkaitan dengan dokumen surat Jaminan Uang Muka:
  3. Jaminan Uang Muka harus berlaku sekurang-kurangnya sampai dengan berakhirnya masa kontrak;
  4. Masa klaim jaminan sekurang-kurangnya 30 hari kalender;
  5. Nilai jaminan sekurang-kurangnya sama dengan besarnya uang muka yang dibayarkan kepada penyedia barang/jasa;
  6. Isi jaminan harus mencantumkan ketentuan bahwa “Kepala KPPN  Padang (penerbit SP2D Uang Muka), berdasarkan surat kuasa pemegang jaminan (obligee) dapat mengajukan tuntutan/klaim penagihan kepada Penjamin sampai dengan berakhirnya masa klaim Jaminan Uang Muka.”
    1. Surat Kuasa harus dibuat sesuai format lampiran I Per-19/Pb/2013;
    2. 4. Surat konfirmasi (pernyataan keabsahan) harus dibuat sesuai format lampiran II Per-19/Pb/2013, dan pada halaman kosong dibelakang surat konfirmasi dibubuhi stempel : TELAH DISAHKAN PPSPM di ……..PADA TANGGAL ……, stempel dinas dan tanda tangan PPSPM;
    3. Pengembalian uang muka paling lambat harus telah lunas pada saat pembayaran terakhir pengadaan barang/jasa;
    4. KPPN Padang hanya melakukan klaim pencairan jaminan uang muka atas terjadinya pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia barang/jasa yang pemberitahuan pemutusan kontraknya disampaikan oleh KPA sebelum masa klaim jaminan uang muka;
    5. Pemberian Kuasa pencairan jaminan uang muka kepada Kepala KPPN tidak melepas tanggungjawab KPA atas upaya penagihan dan pengembalian uang muka ke Kas Negara;
    6. Guna kelancaran proses tata cara pembayaran dan pengembalian uang muka atas beban APBN, satker harus mempelajari Per-19/PB/2013 dengan seksama.

Akhirnya , semoga GKM ini menambah pemahaman para pegawai KPPN Padang dalam rangka menuju PROFESIONALISME dalam bekerja dan juga membangun persamaan persepsi dalam rangka saling SINERGI. Dengan didukung oleh pegawai-pegawai yang handal dan ber-INTEGRITAS, diharapkan dapat meningkatkan kualitas PELAYANAN dalam rangka menuju KESEMPURNAAN.

Kontributor: Sumadi, edited by: Iwan Handoko & Subur Bahariyanto

Last Updated on Friday, 13 September 2013 09:15
 



Powered by Joomla!. Designed by: joomla 2.5 templates ThemZa  Valid XHTML and CSS.